Dunia
pendidikan Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Beberapa
kebijakan yang diklaim mampu memperbaiki kualitas pendidikan negeri ini terus
dilakukan. Mulai dari hal yang sangat sederhana hingga persoalan yang lebih
kompleks. Salah satunya adalah kebijakan
dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). PPDB dalam empat tahun terakhir
sangat berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya,
calon peserta didik bebas untuk memilih sekolah yang diinginkan, maka dalam
empat tahun terakhir ini, calon peserta didik tidak memiliki lagi kebebasan
tersebut, sebab pemerintah telah menerapkan kebijakan dalam PPDB yang salah
satunya melalui jalur zonasi.
PPDB
jalur zonasi merupakan sebuah kebijakan yang dimulai pada tahun 2017 oleh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Muhadjir Effendy, yang bertujuan
sebagai upaya agar tercipta pemerataan pendidikan di seluruh wilayah tanah
air. Dengan kata lain, sistem zonasi
pada PPDB ini bertujuan agar tidak terjadi sentralisasi pendidikan, dimana
hanya sekolah-sekolah tertentu saja yang memiliki peminat, sementara sekolah
yang lain kosong melompong karena sepi pendaftar. Sehingga dengan adanya sistem
zonasi ini, maka sekolah yang dipilih secara otomatis adalah yang terdekat
dengan tempat tinggal calon peserta didik.
Dengan
melihat latar belakang tersebut, maka secara otomatis kita akan dipaksa
berpikir, apakah benar jalur zonasi adalah salah satu upaya untuk pemerataan
pendidikan di Indonesia? Mungkin benar, sistem zonasi memiliki dampak bagi
terciptanya pemerataan pendidikan di Indonesia, akan tetapi tidak begitu
signifikan. Sebab dari tahun ke tahun, suasana pendaftaran melalui jalur zonasi
selalu menuai banyak masalah. Masalah-masalah tersebut akan diurai sebagai
berikut:
Aplikasi Sistem yang Masih Sering Error
Setiap
tahun, yang menjadi permasalahan utama dalam PPDB jalur zonasi adalah aplikasi
yang masih sering terjadi error. Hal ini berdampak pada tersendatnya
proses pendaftaran hingga proses verifikasi berkas. Pada tahun 2021 yang lalu, banyak calon peserta didik yang koordinat tempat tinggalnya tidak
sesuai dengan koordinat yang secara otomatis terdeteksi pada aplikasi. Sehingga
menyebabkan panitia PPDB harus mengirim surat izin koreksi yang ditujukan
kepada bagian administrasi dinas pendidikan setempat. Jika seluruh sekolah di
Indonesia mengalami masalah yang sama, maka tentu saja hal ini akan sangat menyulitkan
dan bisa berdampak pada terhambatnya pelayanan pada sektor yang lain.
Akses Internet yang Masih Belum Merata
Ini
mungkin tidak akan dirasakan oleh calon peserta didik yang bertempat tinggal di
kota, namun justru hal ini akan menjadi kendala serius yang harus dihadapi bagi
calon peserta didik yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan. Tidak bisa
dipungkiri, bahwa PPDB melalui jalur zonasi yang telah terintegrasi jaringan
internet begitu menyulitkan bagi beberapa peserta didik di pedesaan yang lokasi
tempat tinggalnya belum mendapat akses internet yang baik. Sehingga mereka harus
melakukan perjalanan ke wilayah yang lebih baik akses internetnya untuk
melakukan pendaftaran. Tidak jarang juga beberap dari mereka terlambat
memperoleh informasi yang sangat penting berkaitan dengan PPDB.
Jalur Zonasi tidak Sesuai untuk Wilayah Pegunungan
Indonesia adalah negara yang terdiri atas daratan dan lautan, yang tersusun atasa deretan pantai dan gugusan pegunungan. Dengan melihat kondisi wilayah yang seperti ini, maka PPDB jalur zonasi tidak akan sesuai dengan wilayah pegunungan. Masalahnya utamanya tentu saja karena wilayah pegunungan banyak terdapat hutan dan lembah. Akses jalan dari tempat tinggal ke sekolah juga menjadi faktor penghambat tidak sesuainya PPDB jalur zonasi diterapkan pada kondisi wilayah yang seperti ini. Berkaitan dengan sistem PPDB jalur zonasi dalam empat tahun terakhir, masalah yang terjadi dapat dijelaskan pada ilustrasi ini: Jika seorang peserta didik mendaftar di sekolah A dan sekolah B, dimana pada sistem PPDB tempat tinggal peserta didik ke sekolah A berjarak 5 km, dan jarak ke sekolah B 10 km. Namun pada kenyataannya, untuk menuju ke sekolah A, peserta didik tersebut harus melalui rute perjalanan (jalan raya) yang melewati sekolah B, sebab jika menuju langsung ke sekolah A, mereka harus melewati hutan dan lembah.
Jika mencermati ilustrasi di atas, bukankah
jika melihat rute perjalanan, peserta didik tersebut akan lebih
dekat ke sekolah B? Akan tetapi sistem tidak dapat diubah, mereka tetap akan
terbaca lebih dekat dengan sekolah A.
Dari
berbagai masalah di atas, maka dapat tergambar dengan sangat jelas bahwa PPDB
melalui jalur zonasi bukanlah sebuah solusi untuk menciptakan pemerataan
pendidikan di Indonesia. Sebuah pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan dengan
serius bagi Pemangku kebijakan pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan
Teknologi agar dapat memikirkan dan memberikan solusi yang lebih tepat untuk
mempercepat pemerataan pendidikan di Indonesia. zp_em37
Sumber Gambar 1: www.edumor.com
0 Komentar